sumbaronline
headline
Kab. Solok SelatanDishutbun Solsel Sosialisasi Hutan Nagari Simancuang
Sabtu, 03 Desember 2011 - 13:19:21 WIB


SOLOK SELATAN, SOLSEL--Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengadakan sosialisasi pembentukan hutan nagari sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia terkait izin pemanfaatan hutan lindung berbasis masyarakat di Kantor Camat Pauh Duo kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, daerah hutan lindung yang berada di Jorong Simancuang seluas 650 hektare dijadikan sebagai hutan desa (nagari, Sumbar-red). Pembentukan Hutan desa merupakan prioritas pembangunan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar diwakili Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Asril didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan, Tri Handoyo menjelaskan, hutan lindung diturunkan statusnya menjadi hutan desa yang dapat dikelola secara budidaya. 

Masyarakat hanya memiliki kewenangan mengelola dalam jangka waktu yang diberikan izin, bukan berarti memberikan hak kepemilikan. "Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak," jelas Asril.

Dikatakannya pula, hutan desa hanya dikenal oleh daerah luar Sumbar, namun di wilayah basis Minangkabau itu mengenal nagari. "Kita mengenal hutan nagari bukan hutan desa, untuk di Sumbar program ini baru di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan," lanjutnya.

Pemanfaatan Hutan Desa dapat dilakukan melalui pengajuan lembaga desa kepada Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten diteruskan ke Gubernur selaku Pemerintah Provinsi. 

Pihak provinsi melakukan verifikasi dan nantinya permohonan izin dan dilanjutkan kepada Menteri Kehutanan RI. "Izin yang keluar dari Menhut RI diserahkan kembali ke masyarakat melalui tahapan semula," ucap Kadis Hutbun Solsel, Tri Handoyo.

Tiga hal penting yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk mengelola hutan nagari adalah kepastian areal kerja melalui permohonan yang diajukan yang kemudian disesuaikan surat keputusan Menhut RI, kepastian bentuk usaha agar mengurus perizinan usaha jelas dan fasilitasi yang bakal membantu dan membimbing masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan desa sangat penting lembaga yang bakal memfasilitasi masyarakat. Lembaga itu disebut Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN).

Keberhasilan hutan desa bergantung pada perencanaan, kelembagaan yang dibentuk berdasarkan peraturan dan dukungan pemerintah daerah. "Kelembagaan itu berupa LPHN yang hendaknya mampu mensinergikan kekuatan instansi yang ada, pemerintah, lsm, mahasiswa dan masyarakat," ujar Rainal Daus, Koordinator Project KKI Walhi Sumbar.

Dilaporkan : FS



Berita terkait :
  • Sejarah Milik Penguasa
  • Senin, Mendagri Lakukan Pancangan Pertama Pusat Perkantoran
  • Bupati Senang, Prestasi Kafilah MTQ ke-34 Solok Selatan Naik
  • Hujan Deras, Jalan Alternatif Sianok - Bukittinggi Longsor
  • Wakil Gubernur... ha ha ha

  •  
    TERKINI
    TERPOPULER
     
    KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
    sumbaronline
    facebook twitter google plus pinterest
    - Bukittingi
    - Padang
    - Pariaman
    - Payakumbuh
    - Pdg. Panjang
    - Sawahlunto
    - Kota Solok

    - Agam
    - Dharmasraya
    - Mentawai
    - Limapuluh Kota
    - Padang Pariaman
    - Pasaman
    - Pasaman Barat
    - Pesisir Selatan
    - Sijunjung
    - Solok
    - Solok Selatan
    - Tanah Datar

    - Kepri
    - Riau
    - Bengkulu
    - DKI Jakarta
    - Palangkaraya
    - Ekonomi
    - Hukum/Kriminal
    - Hiburan
    - Pendidikan
    - Politik
    - Olahraga
    - Otomotif
    - Iptek
    - Aspirasi
    - Pariwisata
    - Profesi
    - Perempuan
    - Reliji
    - Seni Budaya
    - Tokoh
    - Kesehatan
    - Sumatera Barat
    - Kotapariaman.go.id
    - Fokusriau.com
    - Berita Menarik
    - Pemprov
    - Legislator
    SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau