sumbaronline
 
headline
AspirasiPentingnya Informasi Publik
Rabu, 21 September 2011 - 11:25:24 WIB


Oleh : H.Leonardy Harmaini, S.IP *)

Good Governance merupakan isu paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar dari masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan "pemerintahan yang baik" (good governance) nampaknya seiring dengan pengetahuan masyarakat dan adanya pengaruh globalisasi. Wacana ini menguat sejak digulirkannya reformasi tahun 1998. 

Secara historis, Presiden Perancis Mitterand, barangkali adalah orang pertama dalam melansir gagasan good governance ini. Itu terjadi ketika Mitterand dihadapan para pemimpin Afrika di Konferensi de Baule (Mei 1990) agar negara-negara Afrika menerapkan good governance kalau mau keluar dari kemiskinan yang melilit mereka. Sejak saat itu isu good governance merebak ke seluruh dunia (Mahfudz, 1999).

Salah satu pembahasan mengenai good governance dapat ditelusuri dalam tulisan JS Edralin (1997), "The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach", Regional Development Studies, Volume 3. Governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah government, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah negara. 

Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan-perubahan peranan pemerintah sebagai pemberi pelayanan (provider) menjadi enabler atau facilitator, dan perubahan kepemilikkan yaitu milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama dari governance adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas.

UNDP memberi definisi governance sebagai "pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi untuk me-manage masalah-masalah negara pada semua tingkatan". Konsep governance mempunyai tiga kaki yaitu politik, ekonomi dan administratif. 

Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan. 

Di dalam konsep good governance yang diusung oleh UNDP, terdapat dua prinsip yang vital yaitu, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat di monitor.

Sedangkan akuntabilitas dimana para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan itu untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Sejak reformasi digulirkan, hingga kini pemerintah selalu berusaha mewujudkan good governance di semua bidang. 

Tahun 2010 merupakan momen penting bagi Indonesia untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan dan negara yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Pasalnya pada tahun tersebut, tepatnya pada tanggal 30 April 2010, telah diberlakukan Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Harapan ini tidak berlebihan mengingat UU KIP merupakan perangkat legal yang secara spesifik mewajibkan Badan-badan Publik untuk melayani informasi kepada masyarakat. UU ini juga memberikan seluas-luasnya kepada publik untuk mendapatkan berbagai informasi dari badan-badan publik tersebut. Yang dimaksud dengan informasi di sini adalah segala macam data, dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan kondisi internal Badan Publik dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan publik, termasuk anggaran pendukungnya.

Menilik sedikit perjalanan kelahirannya, UU KIP boleh dibilang sebagai produk hukum yang menjadi puncak tujuan (ultimate goal) dari agenda reformasi. Sebagaimana dipahami bahwa gerakan reformasi yang didorong pada 13 tahun lalu adalah upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang terbuka. 

Pada awalnya produk hukum yang berhasil digolkan dalam rangka mendorong gerakan keterbukaan adalah Tap MPR XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 20 Tap tersebut dinyatakan, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Kemudian pada pasal 21 dinyatakan, "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pada tahap selanjutnya jaminan keterbukaan informasi semakin kuat karena dikukuhkan secara jelas dan ekspilisit dalam konstitusi. Dalam Pasal 28 F UUD 1945 hasil amandemen ke-2 dinyatakan, "setiap orang berhak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". 

Barulah kemudian dalam Tap MPR VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme direkomendasikan untuk menyusun UU yang mengatur tentang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. Berdasar pada Tap tersebut, kemudian DPR dan Pemerintah berhasil menyusun dan mengesahkan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sejatinya, UU KIP tidak hanya terbatas mengatur soal informasi. UU ini juga memberikan jaminan adanya partisipasi warga negara dalam turut menentukan kebijakan. Hal ini tercermin dari tujuan UU KIP itu sendiri.  Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, UU KIP antara lain bertujuan mendorong partisipasi publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Ini artinya, UU KIP diimplementasikan jika ruang-ruang partisipasi publik tidak terbuka secara luas.

Keterbukaan informasi publik menjadi sesuatu yang serius untuk diperhatikan. Pertama, hadirnya globalisasi di segenap lingkup kehidupan telah memicu peradaban manusia untuk melakukan pertukaran informasi secara massive dan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik. Artinya penyelenggaraan negara secara kondisional semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Kedua, perlu dipahami bahwa keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. 

Ketiga, eksistensi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan kesehatan). 

Esensi dari UU KIP, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 bertujuan; pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasannya. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

Keempat, secara korelatif penerapan UU KIP jelas membantu fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah provinsi. Hadirnya UU KIP akan membangun kedekatan legislatif dengan masyarakat yang lebih produktif. Kalau selama ini masyarakat bersifat pasif dalam mengkritisi kinerja pemerintah maka hadirnya UU KIP akan mengubah peta politik masyarakat menjadi lebih aktif. 

Tentu saja peran aktif masyarakat ini berpengaruh bagi terwujudnya penguatan lembaga DPRD. Dengan demikian hadirnya UU KIP akan berdampak signifikan dalam mengoptimalkan peran pengawasan DPRD terhadap pemerintah. 

Berkaitan dengan hal tersebut DPRD perlu mengambil langkah-langkah; pertama, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mensosialisasikan UU KIP. Kedua, perlu kiranya dibentuk Lembaga Teknis dan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) di DPRD. 

Lembaga ini selain berfungsi menampung atau menjembatani keinginan masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik dari pejabat publik (setingkat SKPD), juga dapat dijadikan bahan tindaklanjut Dewan menggunakan hak-hak politiknya sebagai mitra kerja pemerintah terutama dalam mengawasi kinerja SKPD. Ketiga, memilih anggota Komisi Informasi melalui uji kepatutan dan kelayakan. 

Bagi DPRD Propinsi pemberlakuan UU KIP menjadi media koreksi diri untuk terus berbenah menjadi lembaga yang kredibel, bertanggungjawab, dan dapat dibanggakan. 

Sebab, semangat dari UU KIP adalah; pertama, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik. Kedua, munculnya akselarasi pemberantasan KKN. Ketiga, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Keempat, tercapainya persaingan usaha secara sehat dan kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola badan-badan publik. 

Implementasi UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya. Selain itu, masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan masyarakat berperan aktif turut mendorong terwujudnya badan publik yang baik. 

Selain itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu kita berharap untuk KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota juga segera dibentuk.

*) Penulis adalah Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat


Berita terkait :
  • Plt Gubsu tak Hadir, Rapat Paripurna DPRDSU Ditunda
  • Pemkab Agam Berduka, Asisten I Berpulang ke Rahmatullah
  • Bupati Resmikan Asrama Panti Alfalah Padang Japang
  • Zukri S: "Untuk Nusa Kubangun Negeriku" Jangan Retorika
  • BPBD Agam Himbau Masyarakat Waspadai Bencana

  •  
    TERKINI
    TERPOPULER
     
    Facebook
    KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
    sumbaronline
    facebook twitter google plus pinterest
    - Bukittingi
    - Padang
    - Pariaman
    - Payakumbuh
    - Pdg. Panjang
    - Sawahlunto
    - Kota Solok

    - Agam
    - Dharmasraya
    - Mentawai
    - Limapuluh Kota
    - Padang Pariaman
    - Pasaman
    - Pasaman Barat
    - Pesisir Selatan
    - Sijunjung
    - Solok
    - Solok Selatan
    - Tanah Datar

    - Kepri
    - Riau
    - Bengkulu
    - DKI Jakarta
    - Palangkaraya
    - Ekonomi
    - Hukum/Kriminal
    - Hiburan
    - Pendidikan
    - Politik
    - Olahraga
    - Otomotif
    - Iptek
    - Aspirasi
    - Pariwisata
    - Profesi
    - Perempuan
    - Reliji
    - Seni Budaya
    - Tokoh
    - Kesehatan
    - Sumatera Barat
    - Kotapariaman.go.id
    - Fokusriau.com
    - Berita Menarik
    - Pemprov
    - Legislator
    SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau