sumbaronline
utama auto rental
headline
Aspirasi

Revisi UU Paket Politik dan Pemilihan Gubernur

Selasa, 05 Juli 2011 - 11:22:34 WIB


Oleh: Revi Marta Dasta *)

SAAT ini DPR masih sibuk menyelesaikan revisi paket undang-undang bidang politik. Undang-undang tersebut terdiri dari RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sampai saat ini DPR baru saja menyelesaikan UU Partai Politik, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011. Sementara RUU yang lain masih dalam proses perdebatan panjang. Misalnya RUU Pemilu, agak sedikit tersendat  karena terjadinya perdebatan antara fraksi di DPR terkait dengan Parliamentary Treshold atau ambang batas parlemen dalam pemilu 2014 nanti.

Seperti yang diketahui, partai Golkar, PDIP dan PKS  menginginkan PT diangka 5 persen, partai Demokrat 4 persen, sedangkan PKB, PAN, PPP, Gerindra dan Hanura menginginkan jumlah PT sebesar 2,5 persen.

Terlambatnya pengesahan RUU Pemilu ini tentunya akan menghambat pembahasan RUU yang lainya. Misalnya Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang masih belum diserahkan ke DPR oleh pemerintah. Padahal UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut akan dipecah menjadi tiga UU, yaitu UU tentang pemerintahan daerah, UU tentang Pilkada dan UU tentang Desa.

Sampai saat ini pemerintah masih menyelesaikan draft RUU pemerintahan daerah, sementara draft revisi UU Pilkada dan Desa menyusul setelah UU pemerintahan daerah berhasil ditetapkan. Menurut Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan daerah, Made Suwandi, diperkirakan UU pemerintahan daerah ini akan selesai awal tahun 2013 yang dimulai dari adanya amanat presiden (Ampres), pembuatan Daftar InveNtarisasi Masalh (DIM) oleh DPR sampai pembahasan dan penetapan.

Dikembalikan ke DPRD

Khusus Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, ada banyak isu yang muncul, salah satunya terkait pemilihan Gubernur yang akan dikembalikan kepada DPRD.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, ide tersebut diambil dengan pertimbangan persoalan terlau besarnya biaya penyelenggaraan, kesulitan birokrasi dan terlalu memakan waktu. Seperti Pemilihan Gubernur Jawa Timur sampai memakan biaya hampir 1 triliun.

Memang ada juga benarnya bahwa keinginan dari anggota DPR agar gubernur cukup dipilih melalui DPRD cukup beralasan dan rasional. Alasannya karena selain faktor penghematan anggaran negara juga gubernur hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Di samping itu, gubernur tidak memiliki wilayah, karena yang memiliki wilayah adalah bupati dan walikota. Sehingga tugas gubernur hanya untuk mengkoordinasi para kepala daerah sesuai dengan semangat peraturan pemerintah yang berlaku.

Namun penolakan terhadap ide itu terasa kuat. Menurut Lili Romli (2011), pilkada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus dapat mempertanggungkan secara langsung kepada rakyat.

Pilkada langsung  lebih accountable karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui DPRD. tetapi rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Apabila  Kepala Daerah yang terpilih ternyata kemudian tidak memenuhi harapan rakyat, maka pada pemilihan berikutnya,  kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali.

Apalagi Pilkada langsung akan menumbuhkan demokratisasi di tingkat lokal. Menurut Moch. Nurhasim (2003), ada beberapa alasan, pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partispasi politik.

Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinya sendiri.

Keterlibatan masyarakat secara langsung  dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah.
Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, wali kota, atau bupati. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak.

Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Jika berpedoman kepada UU No. 32 Tahun 2004, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak didefinisikan secara jelas. Gubernur sebagai wakil pemerintah tidak memiliki perangkat dan anggaran untuk menjalankan perannya. Disinilah perlu diperjelas hubungan hierarki antara gubernur sebagai wakil pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota sehingga format pemilihan gubernur bisa carikan pilihan yang tepat.

Kalau seandainya wacana pemilihan gubernur oleh DPRD disetujui, maka pemerintah juga harus memasukkan isu tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhirnya berbagai isu terkait revisi UU bidang paket politik akan terus bergulir tergantung kepentingan yang bermain nanti di DPR. Karena muara semua keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian RUU berada ditangan DPR. Terima kasih.


*) Penulis adalah Peneliti di Lembaga Fokus Parlemen, Jakarta





Berita lainnya :

 
TERKINI
TERPOPULER
 
KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
sumbaronline
facebook twitter google plus pinterest
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

- Kepri
- Riau
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- Palangkaraya
- Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Hiburan
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Otomotif
- Iptek
- Aspirasi
- Pariwisata
- Profesi
- Perempuan
- Reliji
- Seni Budaya
- Tokoh
- Kesehatan
- Sumatera Barat
- Kotapariaman.go.id
- Fokusriau.com
- Berita Menarik
- Pemprov
- Legislator
- Kolom Alirman Sori
SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau