sumbaronline
 
headline
Kab. SolokLPSE Kabupaten Solok Disosialisasikan
Selasa, 05 Juli 2011 - 11:06:31 WIB


KOTO BARU, SOLOK, SO--Salah satu aspek penyelenggaraan pelayanan publik adalah pengadaan barang/jasa yang mendorong pemerintah melakukan birokrasi reformasi. Reformasi birokrasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transaparan, akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sering mendapat sorotan diberbagai pihak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pemangku kepentingan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harus berhadapan dengan penegak hukum sebagai akibat dari efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Bupati Solok Drs. H. Syamsu Rahim diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Drs. Asrizal, MM, mengemukakan pendapat tersebut kepada para peserta Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Acara yang diikuti oleh Kepala SKPD, KPA dan PPTK, Penyedia Jasa Konstruksi, Anggota ULP dan LPSE, serta Pejabat pengadaan Barang/Jasa tersebut bertempat di Gedung Pertemuan Solok Nan Indah, Koto Baru, Senin (4/7).

"Kepada SKPD diingatkan agar mencantumkan perlindungan Jamsostek dalam salah satu klausal kontrak kerjanya/SPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sehingga perlindungan tenaga kerja di sektor jasa konstruksi dapat terlaksana," kata Asrizal dalam sambutannya.

Guna menindaklanjuti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk LPSE yang secara bertahap pengadaan secara elektronik dimulai Tahun 2011.

"Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, siklus pengadaan yang lebih baik, pengadaan yang lebih pendek dan mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme," tambah Asrizal.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan kepada pihak-pihak yang ikut dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa betul-betul memahami sistem dan prosedurnya sebagaimana yang diatur dalam Peppres Nomor 54 Tahun 2010 sehingga dapat bertindak tegas dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sehingga terhindar dari tudingan-tudingan dari masyarakat dan mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan barang/jasa.

Kepala Bagian Pembangunan Abra Vestya dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam memahami Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Bagian Pembangunan mengadakan Sosialisasi LPSE.

"Disamping itu juga sekaligus untuk meningkatkan kemampuan/SDM aparatur di lingkungan Pemda Kabupaten Solok dan Penyedia Jasa Konstruksi tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta terlaksananya perlindungan Jamsostek bagi tenaga kerja di sektor Jasa Konstruksi," kata Abra, menjelaskan tujuan pelaksanaan acara tersebut.

Sedangkan sasarannya ada tiga yaitu, pertama,  agar proses pengadaan barang/jasa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dan sanggahan dalam pengadaan barang/jasa. Dan ketiga, terjalinnya hubungan kerjasama antara PT. Jamsostek dengan penyedia Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja," tambah Abra.

Narasumber pada acara yang berlangsung selama satu hari tersebut adalah, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, LPSE Provinsi Sumatera Barat, PT Jamsostek Solok, serta mantan Ketua LPJK-D Provinsi Sumatera Barat yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Nurnas.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt. Siri Marajo yang juga hadir pada acara tersebut mengemukakan, dengan adanya LPSE diharapkan tranparansi semakin meningkat dan efisiensi biaya pun terjadi. Dengan adanya transparansi, juga akan meminimalisir praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di kalangan Pemerintahan Kabupaten Solok.

"Demikian juga halnya dengan adanya hubungan antara Jamsostek dengan para penyedia jasa konstruksi, akan lebih menjamin adanya perlindungan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh para penyedia jasa konstruksi. Hal ini patut didukung sepenuhnya," pungkas Syafri Dt. Siri Marajo kepada www.sumbaronline.com, ketika dimintakan pendapatnya.

Dilaporkan: VMB



Berita terkait :
  • Jafreki: Kota Pariaman Terus Berkembang
  • Indra Catri: Suarakan Hidup Sehat dan Hidup Bersih
  • Delapan Hektar Lahan Pertanian Rakyat Terbakar
  • Bupati Ali Mukhni: Camat Harus Bisa Gali Potensi Daerah
  • Paramec Sikat Ciproes Cimparuh Melalui Drama Penalti

  •  
    TERKINI
    TERPOPULER
     
    Facebook
    KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
    sumbaronline
    facebook twitter google plus pinterest
    - Bukittingi
    - Padang
    - Pariaman
    - Payakumbuh
    - Pdg. Panjang
    - Sawahlunto
    - Kota Solok

    - Agam
    - Dharmasraya
    - Mentawai
    - Limapuluh Kota
    - Padang Pariaman
    - Pasaman
    - Pasaman Barat
    - Pesisir Selatan
    - Sijunjung
    - Solok
    - Solok Selatan
    - Tanah Datar

    - Kepri
    - Riau
    - Bengkulu
    - DKI Jakarta
    - Palangkaraya
    - Ekonomi
    - Hukum/Kriminal
    - Hiburan
    - Pendidikan
    - Politik
    - Olahraga
    - Otomotif
    - Iptek
    - Aspirasi
    - Pariwisata
    - Profesi
    - Perempuan
    - Reliji
    - Seni Budaya
    - Tokoh
    - Kesehatan
    - Sumatera Barat
    - Kotapariaman.go.id
    - Fokusriau.com
    - Berita Menarik
    - Pemprov
    - Legislator
    SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau