sumbaronline
utama auto rental
headline
Kota Padang

KPU Padang Gelar Pelatihan Operator Gunakan "Sidalih"

Rabu, 12 Juni 2013 - 08:22:53 WIB


PADANG, SO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang mengadakan Pelatihan Operator untuk Sekretariat PPK se-kota Padang di Hotel Grand Ina Muara Padang. Sebanyak 11 operataror, Ketua dan Kordiv Sosialiasasi mengikuti Pelatihan untuk penyusunan pemilih sementara untuk DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Pelatihan ini akan menggunakan sistem informasi data pemilih (sidalih) untuk menyediakan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Sistem informasi yang disiapkan merupakan sistem yang dapat terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan (SIAK).

Sidalih akan mendukung kerja penyelenggaraan pemilu dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara daftar pemilih. Sistem ini juga dapat melayani pemeriksaan data pemilih, memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih.

“Pelatihan ini kita harapkan kepada Operator dan Kordiv bisa memahami bagaimana penyusunan pemilih sementara untuk DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 hasil rekap dari Pantarlih yang sudah melakukan verivikasi data A0 dari KPU Pusat,” terang M. Sjahbana Sjams, SH, pada saat membuka Pelatihan Operator.

Dalam hal panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan PPS tidak memiliki jaringan listrik dan fasilitas komputer, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan.

“Semua aspek pendukung untuk beroperasinya sidalih akan kita siapkan mulai dari sumberdaya manusia, kelembagaan dan prosedur. Salah satunya pelatihan bagi operator yang akan menjalankan sidalih,” ujar M. Sjahbana Sjams, SH.

Penggunaan Sidalih merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 48 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 48 ayat (1) menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Ayat 2 menyebutkan KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih akan diatur lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Draf peraturannya sudah disusun dan konsultasi publik juga sudah dilakukan. Saat ini sedang proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan menjadi peraturan.

M. Sjahbana Sjams, SH menambahkan untuk meningkatkan pengamanan dalam pengelolaan data pemilih, KPU Kota Padang akan melakukan pembatasan terhadap akses data oleh pihak luar. Komunikasi data internal KPU dengan jajarannya (KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS) dan komunikasi data dengan publik juga akan dipisahkan Sehingga akan membuat data yang sudah di verifikasi akan menjadi aman.

Dilaporkan : riko




Berita lainnya :


 
TERKINI
TERPOPULER
 
KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
sumbaronline
facebook twitter google plus pinterest
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

- Kepri
- Riau
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- Palangkaraya
- Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Hiburan
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Otomotif
- Iptek
- Aspirasi
- Pariwisata
- Profesi
- Perempuan
- Reliji
- Seni Budaya
- Tokoh
- Kesehatan
- Sumatera Barat
- Kotapariaman.go.id
- Fokusriau.com
- Berita Menarik
- Pemprov
- Legislator
- Kolom Alirman Sori
SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau