sumbaronline
headline
AspirasiJika Kepala Daerah tak Dipilih Langsung
Senin, 31 Desember 2012 - 09:34:10 WIB


Oleh: Revi Marta Dasta *)

JIKA pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak dipilih langsung oleh rakyat atau dikembalikan ke DPRD, kira-kira apa yang akan terjadi? Menurut penulis ada beberapa hal menarik yang akan muncul.

Pertama, Tentu saja pemilihan akan berlangsung di DPRD, dengan begitu pelaku politik tidak akan banyak lagi, hanya terfokus kebeberapa kepala saja. Artinya pada proses ini anggota DPRD yang dominan menentukan figur kepala daerah. Namun begitu pengambil kebijakan dinternal partai politik yang memiliki kursi di DPRD tentu sangat dominan.

Kedua, masyarakat yang selama ini dimanja oleh para calon tidak lagi mendapatkan perlakuan yang terlalu istimewa. Setiap permintaan mereka akan dipertimbangkan oleh kepala daerah terpilih.

Mungkin akan sangat jarang terjadi kunjungan dan safari politik yang dilakukan kepada masyarakat. Sebab kepala daerah, selain fokus kepada tugas-tugas pemerintaham, juga akan tersita waktunya dalam memenuhi janji-janji politik kepada anggota DPRD yang memilihnya.

Ketiga, keberadaan petualang politik atau orang yang menjadikan Pilkada sebagai “pemasukan” khusus tentu akan lenyap dengan sendirinya. Tidak akan lagi yang berani menjamin suara sekian orang kepada calon kepala daerah yang akan maju. Begitu juga calon juga tidak akan dipusingkan dengan berbagai permintaan dari para petualang ini. Niscaya, calon kepala daerah bisa menghemat anggaran politiknya.

Keempat, tidak ada lagi baliho,poster dan spanduk yang terlalu mencolok dari para calon. Masyarakat tidak akan menemui calon yang tersenyum dengan berbagai gaya disetiap tikungan jalan, di media massa dan di tempat-tempat strategis lainnya. Jika biasanya disetiap sudut pandangan masyarakat akan selalu ditemui wajah-wajah mereka, hal itu tidak akan ada lagi dalam bentuk yang massif.

Kelima, keberadaan lembaga survei dan konsultan politik tentu tidak akan seramai saat ini. Parpol pengusung yang biasanya berpatokan terhadap hasil survei dalam mengusung calon tidak akan terlalu banyak melibatkan lembaga konsultan dan survei. Kalaupun ada itu hanya secara umum tidak secara mendetail kepada personal calon. Namun Parpol tentu tidak akan mengkesampingkan keberadaan dua lembaga itu.

Diketahui, kemungkinan peluang Pilkada dilaksanakan tidak secara langsung masih terbuka, karena sampai saat ini UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah masih dalam proses pembahasan di DPR RI. UU tersebut dipecah menjadi tiga, yakni Pemerintahan Daerah, Pilkada dan Pemerintahan Desa.

Melihat kompleksitas permasalahan Pilkada, menjadi pertimbangan UU Pilkada dibuat tersendiri. Hal ini untuk lebih mengatur mekanisme pemilihan yang lebih baik dari sebelumnya.

Banyak kalangan yang menyambut baik ide agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD terutama untuk pemilihan gubernur, yang datang dari pemerintah dalam hal ini Kemeneterian Dalam Negeri dan DPRD sendiri.

Alasannya Pilkada langsung akan banyak memakan biaya, baik pelaksanaan maupun dana yang dikeluarkan oleh para calon yang bertarung. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan mencegah terjadinya money politik ditingkatan masyarakat. Kemudian juga mengantisipasi terjadinya konflik horizontal para pendukung dilevel grass root.

Memang dibeberapa Pilkada ditemui seringkali muncul konflik yang berujung kepada kerusuhan massal. Kepala daerah yang terpilih akan terkuras pikitan dan tenaganya dalam menagani persoalan konflik yang kemungkinan diprovokasi oleh calon yang kalah. Akibatnya pembangunan didaerah tidak menggeliat dan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.

Sebaliknya, bagi yang menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat berpandangan kepada cerminan demokrasi yang mesti dihargai. Disinilah bentuk riil dari pengimplementasian kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan pemimpinnya, karena selama ini mereka hanya memilih kucing dalam karung, artinya kepala daerah yang terpilih tidak dikenal dan tidak diketahui kiprahnya oleh masyarakat.

Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat bahwa semestinya tujuan Pilkada harus seimbang antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan mereka. Era Pilkada yang sudah berlangsung 12 tahun ini sebagian menilai belumlah menghasilkan kepala daerah yang mumpuni. Bahkan praktek korupsi dan nepotisme semakin kentara terjadi di daerah.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi adalah salah satu contoh mengapa aturan pelaksanaan kepala daerah secara langsung diperketat.

Kita berharap Pilkada memang bukan hanya mengganti pemimpin sekali lima tahun, tetapi juga mampu menberikan nilai tambah dalam mewujudkan pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat.


*) Penulis adalah Jurnalis Sosial Media, tinggal di Jakarta


Berita terkait :
  • Hujan Gerimis, Sholat Ied di Masjid Agung Nurul Fallah Agam
  • Ketua Umum KONI Padang Pariaman Lepas Tim Persepar ke Muara Enim
  • Pasangan Ali Mukhni - Damsuar akan Gratiskan Pembuatan KTP dan KK
  • Pertengahan 2011, Ibukota Padang Pariaman Pindah ke Parit Malintang
  • Wagub Muslim Kasim : Jadikan Idul Adha Momentum Peningkatan Solidaritas

  •  
    TERKINI
    TERPOPULER
     
    Facebook
    KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
    sumbaronline
    facebook twitter google plus pinterest
    - Bukittingi
    - Padang
    - Pariaman
    - Payakumbuh
    - Pdg. Panjang
    - Sawahlunto
    - Kota Solok

    - Agam
    - Dharmasraya
    - Mentawai
    - Limapuluh Kota
    - Padang Pariaman
    - Pasaman
    - Pasaman Barat
    - Pesisir Selatan
    - Sijunjung
    - Solok
    - Solok Selatan
    - Tanah Datar

    - Kepri
    - Riau
    - Bengkulu
    - DKI Jakarta
    - Palangkaraya
    - Ekonomi
    - Hukum/Kriminal
    - Hiburan
    - Pendidikan
    - Politik
    - Olahraga
    - Otomotif
    - Iptek
    - Aspirasi
    - Pariwisata
    - Profesi
    - Perempuan
    - Reliji
    - Seni Budaya
    - Tokoh
    - Kesehatan
    - Sumatera Barat
    - Kotapariaman.go.id
    - Fokusriau.com
    - Berita Menarik
    - Pemprov
    - Legislator
    SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau