Fly Over "Kasiah Tak Sampai" Padang Panjang

Fly Over "Kasiah Tak Sampai" Padang Panjang
Kamis, 30 Agustus 2012 - 23:17:23 WIB

PADANG PANJANG, SO--Terhitung dua tahun lebih masyarakat di daerah Padang Panjang merindukan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah kota dapat terwujud dengan sempurna, karena apa yang menjadi rencana pembangunan pemerintah tentulah sebelumnya telah dipersiapakan sematang mungkin dengan segala persyaratan yang akan menjadi kendala, termasuk kajian secara teknis dasar pembuatan suatu pembangunan.

Berawal dari tahun ke tahun, tepatnya sejak tiga tahun terakhir dengan membludaknya angka pengguna jalan raya yang melewati kota Padang Panjang sebagi kora persimpangan arah tujuan, khususnya di hari raya Idul Fitri membuat tingkat kemacetan sangatlah tinggi hingga terjadi macet total berjam jam.

Fakta ini menjadi rujukan Pemko Padang Panjang guna mengambil tawaran pemerintah pusat akan adanya program pembangunan jalan Fly Over (jembatan layang) dimana pemerintah daerah hanya menyediakan lahan tanah saja.

Meski sebenaranya secara persyaratan angka kemacetan umum (rutin / harian) di Kota Padang Panjang belum lagi menjadi syarat akan keperluan jalan tersebut, namun rencana pembanguna mega proyek yang menelan dana kurang lebih 18 Milyar dan mendapat tantangan dari pihak DPRD kota Padang Panjang.

Meski mendapatkan tantangan dari lembaga Legislatif, namun akhirnya pembangunan jalan layang (fly Over-red) di awal 2010 berjalan juga meski semua persyaratan belum selesai.

Mengingat fungsinya sangat strategis dalam mengurangi kemacetan. Pastinya masyarakat mengharapkan fly over akan tetap kokoh, terhindar dari kerusakan dan tak lekang oleh zaaman, sehingga akan menjadi satu ikon kota Padang Panjang.

Namun semua itu hanya sebatas khayalan. Dua setangah tahun sudah berlalu jembatan itu hanya menjadi sebuah "Jambatan Kasiah Tak Sampai,“ sebagai ajang mejeng sore bagi kaum remaja, bahkan ajang tempat terjadinya maksiat. Bahkan saking lamanya jembatan itu terbengkalai, kini telah tumbuh tetumbuhan menjulang tinggi.

Menurut E. Dt. Gindo Sinaro, seorang tokoh masyarakat kota Padang Panjang, bahwa jembatan "kasiah tak sampai" tersebut telah banyak menyedot dana APBD.

"Untuk pembebasan tanah saja pemko telah mengocek dana segar APBD kota Padang Panjang hinga tahun 2011 kurang lebih 4 milyar, dan menurut kabarnya untuk 2012 ini juga DPRD telah menyetujui lagi anggaran pembebasan tanah kurang lebih Rp 5.450. 600.000 lagi namun sampai saat ini anggaran tersebut masih belum juga terpakaikan oleh stakeholder terkait untuk kegunaannya," ujar Dt. Sinaro pada www.sumbaronline.com di kediamannya bukit suruangan.

Hal senada juga dibenarkan oleh H.Desfa Remindo. SH, Ketua Komisi I bidang pembangunan dari fraksi Golkar, bahwa kami telah menyetujui anggaran pembebasan tanah untuk 2012 ini sebanyak Rp 12.134.575.000, secara keseluruhan, teknisnya tentu SKPD terkait yang akan melaksanakannya.

Namun sampai saat ini kendala yang jelas belum kami dapatkan apa penyebabnya sampai sampai jembatan tersebut belum juga dikerjakan, padahal sebelumnya pemasukan bagi TPR dalam cukup baik, mencapai Rp2.000.000,- per harinya.

Artinya, sekian lama pemasukan daerah terhalang oleh pembangunan jembatan kasiah tak sampai tersebut," ujar Desfa pada www.sumbaronline.com saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sementara Wit, Kabid Bina Marga Dinas PU kota Padang Panjang mengatakan, bahwa penyebab terkendalanya pembangunan tersebut adalah belum selesainya pembebasan tanah sebelah timur jembatan, disebabkan tanahnya bukan lagi milik warga kota Padang Panjang, tapi telah masuk wilayah Tanah Datar.

Ironisnya jembatan yang memakan dana 18 Milyar dari APBN melalui APBD Sumatera Barat tersebut, seharusnya sebagai suatu program kerja pemerintah telah dipersiapkan sedetil mungkin, dan selengkap mungkin, bukan asal jadi saja, ujar Mon. ST Mudo pada www.sumbaronline.com.

Anehnya dalam mega proyek ini, jelas jelas pembebasan tanah sebagai modal utama jalan belum lagi tuntas, pembangunan jalan layangnya telah dimulai.

"Ini kan namanya asal jadi, kalau seandainya pembebasan itu tak menemui kata sepakat, bagaimana kelanjutannya, tentu akan menjadi pengahalang saja jadinya bagi kelancaran jalan menuju akses terminal busur dan sekitarnya," pungkasnya.

Dilaporkan : paul

Berita terkait :