Gubernur: Kelanjutan IKK Dibiayai APBD Padang Pariaman

Gubernur: Kelanjutan IKK Dibiayai APBD Padang Pariaman
Selasa, 28 Agustus 2012 - 23:18:51 WIB

PADANG PARIAMAN, SO--Keinginan Bupati bersama jajaran Pemkab Padang Pariaman pindah ke perkantoran baru di Paritmalintang dalam waktu dekat sepertinya belum mungkin terlaksana.

Sebab, prasarana yang dibutuhkan belum memadai, fasilitas yang siap baru gedung utama kantor bupati tiga lantai dengan beberapa ruang untuk secretariat daerah plus ruang pertemuan. Pembangunan prasarana perkantoran untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum ada yang dimulai.

Di sisi lain, prasarana pendukung seperti dan jalan menuju kantor bupati, baik dari arah Pasa Dama maupun dari arah selatan (Lubuk Alung), juga belum memadai. Kondisinya masih berupa jalan tanah yang didatarkan dengan eskavator setiap kali akan ada kegiatan di kantor baru itu. Begitu juga penataan lingkungan kantor terkesan belum maksimal, bahkan terkesan bisa terancam ambrol sewaktu-waktu.

Lalu, apakah dengan kondisi demikian rencana pindah ke kantor baru tetap juga dilaksanakan?

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno justru menyatakan optimismenya. Ketika dicegat wartawan www.sumbaronline.com di lantai satu kantor bupati baru itu, Irwan menyatakan kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) tersebut dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Padang Pariaman. “Saya yakin proses pembangunan akan tuntas dalam waktu dekat,” cetusnya.

Ditanya apa upaya dia selaku gubernur mencarikan sumber-sumber dana ke APBN atau APBD Provinsi guna membantu percepatan penyelesaian perkantoran pemkab, Irwan kembali menegaskan, harus dibiayai dengan APBD Padang Pariaman sendiri, tidak bisa dengan APBN atau APBD provinsi.

Ketika wawancara sedang berlangsung, seorang wartawan televisi turut bergabung. Tak lama kemudian, Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Damsuar turut mendampingi gubernur. “Saya melihat kesungguhan Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan perkantoran pemkab ini,” katanya lagi.

Sudah mencapai Rp34 miliar

Anggota DPRD Padang Pariaman Iskandar Bustami yang dimintai wartawan www.sumbaronline.com pendapatnya sekaitan hal itu menegaskan, seluruh biaya pembangunan perkantoran baru pemkab memang harus dibiayai APBD Padang Pariaman, bukan dengan APBN atau APBD provinsi.

“Sejak tahun 2008 dana APBD yang terserap sudah mencapai Rp16 miliar. Jika ditambah bantuan pemerintah pusat tahun 2011 berupa Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp18 miliar, maka total dana pembangunan kantor bupati telah mencapai Rp34 miliar,” ujar Iskandar di sebuah kedai nasi di Kiambang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padang Pariaman Asmi yang dihubungi wartawan www.sumbaronline.com via ponselnya, Selasa (28/8), menjelaskan, tidak ada kendala dalam proses kelanjutan pembangunan. “Tahun 2012 dianggarkan sekitar Rp1,7 miliar dalam APBD khusus untuk penataan lanscap dan interior,” papar dia.

Namun, sewaktu ditanya tentang upaya mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan sarana perkantoran SKPD, Asmi terkesan mengelak. “Kalau hal itu sebaiknya tanya ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) saja. Kami di Dinas PU hanya sebagai eksekutor atau pelaksana kegiatan,” katanya pula.

Bupati Ali Mukhni dalam sambutannya pada acara halal bi halal di gedung baru kantor bupati mengemukakan, kegiatan halal bi halal dimaksudkan untuk memulai aktivitas di kantor baru ini. Selain itu, juga bertujuan untuk menyosialisasikan kesiapan pemindahan pemerintahan ke Paritmalintang.

“Selama ini banyak informasi yang tidak benar tentang kondisi kantor bupati yang dianggap tidak layak. Dengan adanya acara di lokasi ini tentu para tokoh masyarakat, perantau serta masyarakat umum dapat melihat secara langsung kondisi yang ada,” tandas dia.

Dia juga menyampaikan, dalam waktu dekat secara beransur dan bertahap akan dilakukan pemindahahan beberapa aktivitas SKPD dan pelayanan pada masyarakat ke kantor ini. Ali Mukhni mengajak komponen masyarakat Padang Pariaman dan perantau untuk mendukung percepatan kepindahan aktivitas pemerintahan ke ibukota kabupaten di Paritmalintang ini.

Dilaporkan : Zakirman Tanjung

Berita terkait :