sumbaronline
utama auto rental
headline
Ekonomi

UU Pengelolaan Zakat Perlu Judicial Review

Rabu, 30 Mei 2012 - 22:34:23 WIB


PADANG, SO--Disahkannya UU No. 23 Th. 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tanggal 16 November 2011 lalu menuai pro dan kontra. Pada seminar yang diangkatkan Dompet Dhuafa Wilayah Sumbar (Dompet Dhuafa Singgalang-red) Rabu (30/5) di Aula Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, disimpulkan bahwa UU tersebut layak untuk direvisi ulang (judicial review).

Menurut Doktor Hukum Universitas Indonesia Hamid A. Chalid, masalah dalam UU ini setidaknya ada tiga titik yakni sentralisasi pengelolaan zakat pada pemerintah, kriminalisasi bagi pengelola zakat yang dikenakan pidana lima tahun beserta denda hingga Rp500 juta, juga pembatasan dengan adanya aturan persyaratan pengelola zakat. UU ini dapat menjadi pengkebirian terhadap Lembaga Amil Zakat atau pengelola zakat nonpemerintah yang selama ini sudah menjalankan tugasnya.

“UU ini kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Dan Kepmenag yang ditawarkan pemerintah menjadi celah dalam mengatasi pro dan kontra tersebut, namun saya melihat bahwa tidak ada satu pun PP yang bisa mengubah tiga hal ini. Butuh legal standing yang kemudian harus mengajukan permohonan untuk Judicial Review,” kata Hamid

Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Yaswirman mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan para pakar hukum di Unand mereka sepakat bahwa tindakan terhadap UU ini adalah memberikan tekanan dan masukan kepada pemerintah agar PP dan Kepmenag dapat memperluas kembali gerak pengelolaan zakat di negeri ini. “Jangan sampai ada anggapapan bahwa Baznas dianakkandungkan sementara LAZ dianaktirikan padahal dari tingkat penghimpunan dan kepercayaan masyarakat LAZ justru lebih pesat perkembangannya,” terangnya.

Yang perlu disadari pula oleh lembaga pengelola zakat nonpemerintah adalah UU ini menyebutkan tentang pidana bagi mereka dan apabila dalam lima tahun ke depan LAZ tidak mengubah diri menjadi ormas maka akan dipidanakan.

“Jika lembaga pengelola zakat berubah menjadi ormas maka akan banyak timbul permasalahan lainnya, Ormas tidak boleh menerima dana asing sedangkan zakat itu bagi umat muslim, dimanapun berada,” katanya.

Pada dasarnya keempat pemateri satu pemikiran, begitu juga dengan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH, M.Ag yang mengkaji Implementasi UU Zakat Ditinjau dari Perspektif Syariah dan Perkembangan Zakat di Sumbar. Eri Sudewo, Pendiri Dompet Dhuafa menambahkan bahwa sentralisasi dan "pembatasan" gerak pengelolaan zakat oleh masyarakat juga dapat memicu masyarakat kembali pada pembayaran zakat secara tradisional seperti dulu, langsung memberikan dana mentah pada mustahik (penerima zakat). 

Padahal cara tersebut merupakan cara yang kurang produktif karena mustahik cenderung konsumtif. Jika dikelola lembaga maka zakat tersebut dapat dijadikan dana produktif dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan yang lebih menjadi solusi bagi para mustahik atau kaum dhuafa.

“Melihat dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, penelitian sudah membuktikan bahwa angka yang dikumpulkan BAZ hanya setengah dari angka yang dikumpulkan LAZ,” kata Eri

Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada  LAZ lebih tinggi. Dan UU Pengelolaan Zakat ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung.

Makmur Syarif menegaskan, kalau UU ini tentu saja dibuat bukan untuk suatu tujuan yang mengancam atau merugikan. Namun mesti tindakan prefentif dari kita sebagai masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar jangan sampai justru menjadi alat penghancur umat.

“Baznas, LAZ, dan lembaga pengelola zakat lainnya mesti serius menyikapi UU ini agar tidak menjadi sumber pemecah dan kemudian justru kemudian merugikan umat Islam sendiri,” ujarnya.

Seminar berakhir dengan hangat, pro dan kontra terhadap UU ini tentu saja bukanlah sebuah bentuk perlawanan terhadap pemerintah namun dalam rangka mencari solusi terbaik demi lancarnya program pengentasan kemiskinan di negeri ini.

“Dompet Dhuafa Singgalang mengangkatkan seminar ini bertujuan untuk menyatukan gerak kita LAZ, Baznas, serta lembaga pengelola zakat lainnya untuk menyatukan pikiran mencari solusi bagi lancarnya program peradaban yang telah sama-sama diusung, jika dalam kajian ahli UU ini sudah kontraproduktif maka tugas kitalah untuk melakukan tindakan yang benar dalam menyikapinya,” pungkas Musfi di akhir acara. 

Dilaporkan: winda





Berita lainnya :

 
TERKINI
TERPOPULER
 
FOLLOW US


SUMBARONLINE VIDEO
KOTA KABUPATEN   RANTAU BERITA KHAS TAUTAN
sumbaronline
facebook twitter google plus pinterest
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

- Kepri
- Riau
- Bengkulu
- DKI Jakarta
- Palangkaraya
- Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Hiburan
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Otomotif
- Iptek
- Aspirasi
- Pariwisata
- Profesi
- Perempuan
- Reliji
- Seni Budaya
- Tokoh
- Kesehatan
- Sumatera Barat
- Kotapariaman.go.id
- Fokusriau.com
- Berita Menarik
- Pemprov
- Legislator
- Kolom Alirman Sori
SumbarOnline.com - Gerbang Berita Padang - Sumatera Barat - Rantau